Nyoman Dhamantra: PDIP Rumah Besar Kaum Nasionalis

Home  »  PDIPNews  »  PDIP Bali  »  Nyoman Dhamantra: PDIP Rumah Besar Kaum Nasionalis
Nov 23, 2014 No Comments ›› admin

SONY DSCBali Post – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P baru saja berlangsung yang diakhiri dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Forum ini melahirkan sejumlah keputusan, di antaranya PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai presiden pada Pilpres 2009 nanti. PDI-P juga bertekad kembali merebut hati dan dukungan rakyat. Di Bali sendiri, PDI-P juga menghadapi hajatan politik yakni pemilihan gubernur dan Pilkada Gianyar. Menurut kader banteng yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bali, Nyoman Dhamantra, yang bertanggung jawab terhadap kemenangan PDI-P di Bali, Rakernas PDI-P tahun ini punya keistimewaan, karena langsung diikuti dengan Rakornas.

Menurutnya, meskipun Rakernas tak membutuhkan legitimasi yuridis dalam bentuk pengesahan di forum Rakornas, keputusan dalam Rakernas punya legitimasi politik yang lebih dari Rakernas sebelumnya. Keputusan Rakernas saat ini mendapat pengesahan dan dukungan politik dari Rakornas, di mana peserta Rakornas yang berjumlah 16.000 peserta itu terdiri dari peserta Rakernas ditambah struktur pengurus anak cabang di seluruh Indonesia.

Dhamantra menambahkan, dari semua agenda yang tersedia, ada satu agenda khusus yang selalu dibahas sejak Rakernas pertama sampai terakhir yakni minta kesediaan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, untuk dicalonkan sebagai calon presiden tahun 2009-2014. Untuk meyakinkan Ketua Umum itu, DPP memandang perlu minta dukungan pengurus anak cabang sebagai representasi dari dukungan arus bawah di tingkat akar rumput. Pola dukungan bottom up ini membuktikan bahwa semangat PDI-P tetap ingin merepresentasikan diri sebagai partai wong cilik.

Tentang pernyataan elite PDI-P yang ingin menjadikan PDI-P sebagai tempat berhimpunnya kaum nasionalis dengan mengajak beberapa partai, Dhamantra berpendapat, persoalan politik yang mendasar di Tanah Air adalah romantisme konflik dari masa lalu sampai reformasi 1998, khususnya konflik politik saat kekuasaan Orde Baru yang melahirkan dendam politik yang berkepanjangan, dan ini yang berpotensi menyengsarakan rakyat. Potensi kesengsaraan rakyat yang tanpa akhir ini membuat PDI-P ingin memelopori adanya “rekonsiliasi” nasional, sebab tanpa itu sangat mustahil dendam politik yang ada bisa diminimalisir. Di samping PDI-P melihat keberadaan kekuatan lain yang ingin memanfaatkan konflik yang berkepanjangan itu dan berpotensi mengganggu keutuhan kebangsaan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Para elite PDI-P sangat paham sebagian dari kadernya belum dapat melupakan apa yang dilakukan Orde Baru di masa lalu, namun demi kepentingan keutuhan serta kesejahteraan rakyat, para elite PDI-P berupaya mengajak para kadernya agar melupakan dan memaafkan semua itu, dengan harapan tidak memberikan celah kepada mereka yang ingin mengambil kesempatan untuk “merobek” NKRI, karena itulah elite partai memelopori untuk menjadikan PDI-P sebagai rumah besar kaum nasionalis.

Kegagalan Mega

Menurut Dhamantra, ada pesan khusus dari Rakernas dan Rakornas kepada kader PDI-P yakni ketika rakyat dulu menghukum PDI-P melalui kegagalan Mega dalam Pilpres 2004, PDI-P berusaha mengevaluasi dan mengkonsolidasikan diri agar bisa memperbaiki kelemahan dan kekurangan, sehingga nanti mampu merebut kembali hati dan dukungan rakyat. Untuk itu, pesan utama yang menjadi roh atau spirit Rakernas dan Rakornas adalah tekad PDI-P meningkatkan serta mempertebal idealisme serta militansi para kader PDI-P, dengan mengikis habis pragmatisme kadernya. Dengan demikian citra PDI-P sebagai partai yang ingin menegakkan demokrasi, bebas dari segala distorsi, seperti politisasi uang, politisasi kekuasaan dan politisasi agama.

Ditanya mengenai kesan ada manuver politik curi start saat Rakernas dan Rakornas PDI-P kemarin, Dhamantra mengatakan bahwa evaluasi dan konsolidasi partai merupakan upaya normatif untuk mereposisi fungsi dan peran partai agar lebih memahami keinginan rakyat. Begitu juga dengan pernyataan Ketua Umum PDI-P yang menyatakan kesediaannya jadi calon presiden tahun 2009-2014 dalam Rakornas, bukanlah sesuatu yang luar biasa jika melihat fanatisme kader terhadapnya. Seperti halnya Megawati, semua orang juga tahu kalau Presiden SBY pasti akan mencalonkan diri, namum bedanya Ketua Umum PDI-P dicalonkan, sedangkan Presiden SBY harus mencalonkan diri.


Leave a Reply