Dhamantra: Kalau UU MD3 Tak Diubah, Peluang Impeachment Besar

Home  »  ParlemenNews  »  Dhamantra: Kalau UU MD3 Tak Diubah, Peluang Impeachment Besar
Nov 21, 2014 No Comments ›› admin

ban1BeritaPrima, Jakarta — Rujuk antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ternyata belum sepenuhnya terjadi. Tawaran 21 kursi pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada KIH rupanya belum menyelesaikan masalah. Bagi KIH, esensi persoalan bukan terletak pada bagi-bagi kursi pimpinan, tetapi UU MD3 yang diantara pasalnya memberi peluang terjadinya impeachment.

Untuk mengetahui lebih jauh, berikut wawancara BeritaPrima.com dengan salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Dhamantra di Kalibata, Jakarta, Rabu (12/10/2014) malam.

Bagaimana situasi saat ini di DPR RI?
Situasinya sampai saat ini, khususnya pasca pemberian mosi tidak percaya kepada pimpinan Dewan, sangat tidak kondusif.

Bukannya sudah terjadi rekonsiliasi?
Bagaimana mungkin bisa dilakukan rekonsiliasi kalau perspektif kedua kubu melihat permasalahannya saja sudah berbeda‎. Penawaran yang diberikan kepada KIH untuk pimpinan di alat kelengkapan bukanlah sesuatu yang substantial buat kami. Yang penting menurut hemat kami, UU MD3 khususnya yang terkait dengan Pasal 98 ayat 6,7 dan 8 harus mendapat revisi oleh DPR pasca penolakan judisial reviewnya oleh MK. Mengapa? Karena kalau pasal tersebut tidak dicabut akan berdampak terhadap instabilitas pemerintahan Jokowi-JK, mengingat pasal tersebut membuka peluang terhadap keberadaan impeachment.

Jadi rekonsiliasi ini terhalang bukan karena pembagian kursi di AKD?

Kongkretnya seperti itu, tapi kalau itu terus yang ditawarkan, maka tidak akan pernah bisa ketemu dua kubu ini. Tugas kami khan mengawal pemerintahan JKW-JK sesuai dengan koridor demokratisasi. Artinya ketentuan dan aturan yang ada harus sesuai dengan konstitusi dan semangat demokrasi presidensiailnya.

UU MD3 yang semangatnya dibuat jauh dari semangat demokrasi presidensiil, khususnya terkait dengan terputusnya benang merah ‎antara Pemilu legislatif dan proses demokratisasi di parlemen, membuat parpol pemenang dengan mendapat mandat terbesar dari rakyat, namun mampu direkayasa melalui kospirasi UU MD3 untuk tidak mendapat penghargaan sebagai juara di parlemen. Sementara partai pemenang 3 justru diberikan reward untuk memimpin DPR RI. Hal itu membuat mandulnya proposionalitas dari UU MD3 yang ada.

Namun demikian bagi kami itu bukanlah sesuatu yang fundamental untuk dipersoalkan. Sekali lagi kami cuma ingin meminta semua parpol yang ada di DPR untuk merevisi Pasal 98 UU MD3 yang kental dengan semangat demokrasi parlementernya.

Bukankah UU MD3 itu dibuat bersama sama termasuk dengan PDI perjuangan?
Memang betul, tapi dari kelahirannyapun proses legislasi dari UU MD3 itu sudah cacat, bagaimana tidak?

Pertama, UU MD3 yang ada jauh dari naskah atau draft awal rencana perubahan UU MD3 itu yang notabene draft itu dibuat oleh DPR sendiri‎.

Kedua, proses pembahasannya hampir seluruhnya diselesaikan dengan voting tanpa adanya upaya musyawarah mufakat yang maksimal, kerena ketika itu KMP memahami betul posisinya sebagai kelompok mayoritas dibandingkan dengan posisi KIH pada saat itu yang jumlah anggota DPRI nya memang kalah jauh.

Ketiga,‎ pasal yang mendapat revisi kebanyakan hanya terkait dengan hal hal yang dapat memberikan penguatan terhadap kepentingan kelompok, khususnya tentang bagaimana melahirkan diktator mayoritas yang dapat membuat pemerintahan JKW-JK tidak kondusif.

Sampai kapan konflik di parlemen ini akan berakhir?

Tentunya kami harapkan situasi seperti ini tidak berlarut-larut, mengingat banyak hal yang harus dikerjakan untuk mensukseskan pemerintahan JKW-JK, dan justru karena itu jugalah membuat kami bertahan untuk mengupayakan keberadaan pemerintahan JKW-JK yang kuat dan kokoh tidak diombang-ambingkan oleh sistem itu sendiri.

Bagaimana pemerintahan bisa sukses, kalau ada proses pembiaran terhadap upaya intimidasi dengan proses impeachment‎ yang dengan sadar dipersiapkan melalui rekayasa dari sistem itu sendiri.

Jadi, Anda melihat upaya konspirasi yang mengarah pada impeachment?

Seperti saya katakan tadi, kalau pasal 98 ayat 6,7 dan 8 UU MD3 itu tidak diubah, peluang terjadinya impeachment tentunya sangat besar. (dik)


Leave a Reply