Setahun Memangkas Disparitas Harga

Home  »  Aktivitas Kami  »  Berita Tentang Kami  »  Setahun Memangkas Disparitas Harga
Apr 17, 2016 No Comments ›› admin
Net

Net

Dhamantra.com- Setelah masa reses dan menghadiri Rakerda PDI Perjuangan di Bali, saya bergegas ke Sorong, Papua Barat. Saya dengan tim komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan Direksi BUMN. Membahas percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, yang harus segera dilakukan BUMN di sana.

Dari Bali, saya kemudian bertolak ke Jakarta. Sehari setelahnya, saya terbang dari Cengkareng, transit ke Ujung Pandang dan tiba di Sorong. Berangkat jam 9 Malam dari Jakarta, dan tiba di Sorong jam 6 pagi waktu setempat.

Papua sangat indah. Sumber Daya Alamnya, luar biasa. Yang jadi pertanyaan, kenapa, Provinsi yang kaya ini begitu tertinggal? Itu yang menjadi pertanyaan. Di hati saya. Sepanjang melihat hutan yang masih perawan. Melihat laut-laut yang terbilang perawan. Juga pulau-pulau kecilnya.

Pertumbuhan pembangunan di Timur Indonesia itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Papua harus bergerak cepat. Tumbuh sesuai dengan apa yang dihasilkan. Dari hasil alamnya.

Beberapa waktu lalu kami dari komisi VI mengadakan rapat dengan seluruh Direksi BUMN. Seperti Direksi Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN). Dan semua Direksi Bank Pemerintah. Direksi Waskita Karya, Hutama Karya dan Wijaya Karya, turut juga hadir.

Dalam rapat itu, BUMN sedang berusaha menggenjot pembangunan Papua. Negeri Cendrawasih itu harus seperti saudara-saudaranya yang lain. Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan. Ataupun Sulawesi.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Papua. Instruksinya jelas. Papua harus dibangun.

Papua bisa disebut adalah Negeri terkaya dalam urusan mineral di Indonesia. Namun negeri itu masih menyimpan ironis. Kaya dalam Sumber Daya Alam, tapi Disparitas (kesenjangan atau perbedaan) harga masih terjadi.

Dalam kesempatan rapat, saya sampaikan urusan disparitas harga. Itu poin penting. Saya tekankan soal itu. Karena, disparitas harga ini berlangsung puluhan tahun. Upaya mengatasi persoalan itu secara serius dari pemerintah pun tidak nampak.

Paling tidak BUMN terkait bersama pemerintah saat ini harus segera mengatasi persoalan disparitas harga yang ada. Setahun merupakan waktu yang cukup untuk merubah hal itu. Meski tidak langsung berubah. Setidak-tidaknya setahun sudah ada hasilnya. Signifikan. Dan ada progres yang positif di tahun berikutnya.

Kesempatan itu juga sebagai deadline. Jika tidak sanggup, sebaiknya direksi memang harus mundur dari jabatannya. Ini bukan arogansi sebagai legislator. Itu terlebih adalah tidak bisanya mentolerir disparitas harga yang ada di seluruh Papua. Yang berlansung sampai saat ini. Yang mencekik ekonomi saudara kita di Papua.

Contohnya saja, harga BBM, Semen dan Gas. Yang tak ketulungan mahalnya di sana. Berbanding lima kali lipat untuk ukuran harga normal di Jawa dan Bali.

Perbedaan harganya cukup mencolok. Bisa sampai lima kali lipat. Itu dilihat jika barangnya sampai di pedalaman. Yang paling ironis, komoditasnya tidak tersedia di pasaran. Sangat langka. Persoalan itu ternyata karena masalah tranportasinya. Yang cukup sulit.

Dengan demikian, ini saatnya program tol laut menjawab tantangan di Papua. Prgram ini sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus. Yang difungsikan untuk infrastruktur darat. Program Pak Jokowi ini harus benar-benar maksimal.

BUMN harus memperbaiki jaringan pemasarannya. Tidak hanya di daerah atau wilayah tertentu saja. Sehingga dapat terjangkau. Dan tidak didistorsi oleh lemahnya supply yang ada. Bahkan, jaringan pengecernya harus masuk di semua kecamatan. Bila perlu sampai ke pedesaan. Ke pedalaman. Rantai supply yang seperti itu akan memudahkan rakyat menjangkau.

Realisasi awal yang diharapkan ialah BBM diharapkan jaringan spbu lautnya. Itu yang harus menjadi perhatian. Karena memang kebanyakan tranportasi rakyat Papua adalah menggunakan tranportasi laut.

Pemerintah melalui rencana strategis yang ada, memberi target untuk penyediaan fasilitas di semua kecamatan yang ada di papua dan papua barat itu selama 5 tahun ini. Maka dari itu, kita lihat perubahan setahun mendatang. (Nyoman Dhamantra).


Leave a Reply