Sekilas Tentang Nyoman Dhamantra

Home  »  Sekilas Tentang Nyoman Dhamantra

‘Tak Ada Kata Akhir Dalam Perjuangan Menegakkan Kebenaran & Keadilan’

Dhamantra-profAWALNYA Nyoman Dhamantra merupakan seorang pengusaha yang sukses di Bali. Ia juga sempat berkarier di PT Rims Energy Oil Company. Namun saat melihat tanah kelahirannya semakin ‘dijajah’ oleh para investor asing, maka ia pun memilih untuk berkarier di jalur politik demi memajukan lokal Bali.

Nyoman Dhamantra memang sejak awal sudah punya kepedulian yang besar terhadap daerah asal kelahirannya. Meskipun sejak lulus kuliah sudah  tinggal di rantau, yakni Jakarta, namun ikatan emosionalnya dengan Bali sangat kuat.

Sebaliknya, dari luar Bali, Dhamantra justru bisa melihat Bali secara lebih objektif. Berbagai problematika Bali, mulai dari kesenjangan sosial dan ekonomi, budaya dan lingkungan, hingga politik dan pemerintahan pun senantiasa menyita perhatiannya. Tak jarang dia menyampaikan pandangan-pandangannya melalui media massa.

Seiring dengan semakin kuatnya semangat untuk membangun Bali, maka Dhamantra bersama sejumlah tokoh aktivis Bali dan nasional mendirikan LSM bernama Forum Merah Putih. Melalui lembaga ini, Dhamantra tak lagi hanya berwacana dalam memberikan kontribusinya terhadap Bali, tetapi terjun langsung ke masyarakat, baik dalam memberikan pendidikan politik, aktivitas sosial hingga pendampingan dan advokasi terhadap rakyat kecil  yang menjadi korban ketidakadilan.

Dari sinlah, bakat politik Nyoman Dhamantra nampak. Ia pun lantas merintis karier politiknya dari bawah hingga akhirnya sukses menjadi anggota DPR RI Komisi VI tahun 2009 untuk urusan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standarisasi nasional. Ia melaju ke Senayan melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Selama menjadi politisi, Nyoman Dhamantra terbilang cukup vokal dalam menyuarakan perekonomian Bali yang semakin tergerus oleh keberadaan toko dan ritel asing yang menyerbu Bali. Akibatnya banyak artshop yag terpaksa gulung tikar. Menurutnya hal ini terjadi karena peningkatan Gross Domestic Product (GDP) tidak berdampak dengan kenaikan Gross Domestic Happiness (GDH) atau peningkatan harapan hidup masyarakat Bali.

Nyoman Dhamantra pun mengusulkan untuk merivisi UU Provinsi Bali dengan memasukkan beberapa poin. Pertama adalah pasal mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional.

Kedua adalah pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pelestarian budaya yang lebih harmoni. Seperti diketahui bahwa budaya merupakan menu utama (core business) pariwisata di Bali. Karena itu, pelestarian budaya menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa dihindarkan.

Sedangkan yang terakhir adalah kejelasan posisi antara dinas dan adat (pekraman) sebab kedudukan antara dua lembaga masyarakat ini seringkali menimbulkan ambiguitas yang seringkali berujung pada konflik.

Pada Pemilu 2014 lalu, Nyoman Dhamantra terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari partai dan Dapil yang sama setelah memperoleh 70,590 suara. Pada periode keduanya ini, Nyoman Dhamantra juga duduk kembali di Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, investasi dan BUMN.

Meski telah duduk di parlemen, putra pasangan Made Dama dan Ni Luh Nyoman Sunarti ini tidak lantas meninggalkan dunia pergerakan. Sebaliknya, dia justru lebih aktif mendukung gerakan-gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan, baik yang dilakukan mahasiswa maupun kelompok masyarakat Bali lainnya.

Misalnya saja dalam kasus reklamasi pantai di Bali. Dalam kasus yang hingga saat ini masih ‘panas’ ini, politisi flamboyan ini berada di barisan terdepan dalam melakukan aksi penolakan.  Bersama para tokoh dan aktivis Bali lainnya, Dhamantra aktif menyuarakan penolakan proyek yang dinilai merusak lingkungan Bali ini.

Entah sampai kapan gerakan pro rakyat kecil ini terus digelorakannya. Yang jelas, bagi Nyoman Dhamantra, perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan tidak pernah kenal kata akhir. (*)

 

Dhamantra-prof3BIODATA
Nama Lengkap : Nyoman Dhamantra
Tempat Lahir : Denpasar
Tanggal Lahir : 12 November 1961
Agama : Hindu

PENDIDIKAN
– SD Saraswati Denpasar, Lulus 1972
– SMP N I Denpasar, Lulus 1975
– SMA N I Denpasar Lulus 1978
– Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali, Lulus 1982

RIWAYAT ORGANISASI
– Ketua, Pemuda Panca Marga Bali
– Ketua Forum Merah Putih

– Ketua Yayasan KONI Pusat

– Ketua Komite Indonesia – Polandia Kadin Pusat

RIWAYAT PEKERJAAN
– Staf Ahli Bank Yama
– Direktur CV Dirgahayu Valuta
– Direktur Utama PT Rims Energy Oil Company
– Komisaris PT Baruna Bahari Indonesia
– Anggota DPR RI dari Dapil Bali (2009 – 2014)
– Anggota DPR RI dari Dapil Bali (2014 – 2019)

 

Nyoman Dhamantra, Pimikiran, Perkataan dan Perbuatan

Dhamantra-profMetro Bali – Setelah kembali dari perantauan pasca kerusuhan di Jakarta pada tahun 1998, lelaki kelahiran Jakarta 12 November 1961 ini mengaku terkejut ketika menyaksikan kemiskinan dan keterpinggiran warga Bali.

Anak ketiga dari pasangan seorang pengusaha pejuang, Alm. Made Dama dan Ni Luh Nyoman Sunarti sudah menunjukkan kenakalan kreatif (crossboy atau genk) sejak kecil. Ia bahkan nyaris tak bisa menyelesaikan sekolah formalnya.

Namun berkat kesabaran dan didikan ayah-bundanya, lelaki bernama lengkap Nyoman Dhamantra ini akhirnya berhasil menyandang gelar sarjana dari Universitas Udayana. Ia pun lantas memutuskan untuk merantau ke luar Bali hingga akhirnya menjelma menjadi pengusaha sukses, mulai dari pedagang buah, valuta asing, sampai teknologi pertahanan dia geluti. Diikuti dengan memasuki dunia politik praktis. Bagaimana visi-misi Berjuang Merebut Hak Bali tumbuh dan bersemai hingga hari ini, berikut petikan wewancaranya!

=================================

(T). Apa yang melatar belakangi ketertarikan anda pada politik, dan kemudian berpolitik praktis?

(J) Mungkin kerterlibatan dalam organisasi sejak remaja dalam Pemuda Panca Marga (PPM), serta dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Himpi), ataupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang mengasah kepekaan dan kepedulian sosial saya atas nasib sesama. Bahkan ketika menjabat posisi penting di berbagai organisi tersebut, seperti Wakil Ketua Kadin untuk urusan Eropa Timur, keterpanggilan tersebut makin menjadi-jadi. Pengalaman internasional itulah yang melatar belakangi keterlibatanya dalam politik, mulai dengan Forum Merah Putih, bersama sejumlah aktifis pro demokrasi Bali ditahun 1998, sejak kembali ke Bali. Kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan dalam politik praktis, sebagai calon legislatif melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan merumuskan visi-misi: “Berjuang Merebut Hak Bali”. Suatu format mendasar yang saya tawarkan dalam mengatasi keterpinggiran orang Bali di tanah leluhurnya.

(T). Mengapa harus dibahasakan dengan Berjuang Merebut Hak Bali?
(J). Jauh sebelum menduduki kursi DPR RI, tepatnya saat diberi mandat sebagai Caleg PDI-P dalam pemilu 2009, saya mulai terinspirasi dan merumuskan gagasan tersebut. Sehingga, saat menduduki posisi sebagai wakil rakyat, di Komisi VI DPR RI, saya giat mengusulkan perlunya pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan pelestarian budaya masyarakat Bali. Hal ini didasari pemikiran bahwa, Bali tidak punya sumber daya alam (SDA), namun punya sumberdaya budaya (SDB) yang menjadi penyangga pertumbuhan sektor pariwisata.

Kemudian, berdasarkan data hasil penelusuran Tim dari Dhamantra Centre di tahun 2010, terungkap bahwa, setidak-tidaknya 50 persen dari $ 9 miliar dolar AS devisa negara dari sektor pariwisata yang mengalir ke Indonesia, disumbangkan dari Bali, namun kontribusi untuk Bali sangat kecil dan tidak adil. Sehingga perlu perjuangan untuk itu. Namun, perjuangan itu harus melibatkan publik, atau krama Bali selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

(T). Bagaimana format Bagi Hasil yang anda maksud, dan bukankah Bali sudah memperoleh lebih dari cukup dari pusat?

(J). Dalam pandangan saya, seharusnya format Dana Bagi Hasil pemerintah pusat itu tidak hanya memberikan perimbangan keuangan pada daerah-daerah penghasil sumber daya mineral. Namun, daerah yang mempunyai potensi sumber daya budaya atau dari kegiatan eksplorasi budaya pun, lanjut dia, juga berhak menerima DBH. Sejauh ini Bali hanya mendapat DBH dari pendapatan pajak bumi dan bangunan serta pajak perseorangan. Sedangkan perolehan dari pajak perusahaan yang beroperasi di Bali, namun berkator pusat di Jakarta itu nihil. Hanya dalam format bantuan, atau kepedulian sosial (CSR), yang jumlahnya sangat terbatas.

Dhamantra-prof5Tuntutan tersebut mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan karena pariwisata hidup dari budaya. Jika tidak ada keunikan budaya yang ditawarkan Bali, tentunya wisatawan mancanegara tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Banyak tempat lain yang alamnya lebih indah, namun kenapa mereka tetap ke Bali? Karena adat istiadat dan budaya Bali itulah yang menjadi daya tariknya.

Selama ini, beban pelestarian budaya tersebut ditanggung masyarakat Bali, dan kian mahal. Mereka memperbaiki berbagai bangunan dan melaksanakan kegiatan seni, budaya dan adat secara swadaya, namun hasil pelestarian itu dinikmati secara luas oleh dunia pariwisata tanpa ada imbal balik yang seimbang. Seyogyanya ‘domain privat’ pelestarian budaya ini diubah menjadi �����������������domain’ publik yang ditanggung pemerintah, dan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi.

(T). Sepertinya upaya pelestarian budaya dalam berbagai urunan, atau ‘pepeson’ tersebut bagi orang Bali bukan merupakan beban, namun kewajiban (dharma). Bagaimana menjelaskan soal tersebut?

(J). Mungkin dulu kontruksi berpikirnya seperti itu, mengingat upaya pelestarian budaya di masa itu seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, belum ada pariwisata yang menyebabkan ritual yang makin mahal disatu sisi, dan disisi lain ada sektor pariwisata yang mendapat keuntungan dari upaya itu. Sehingga sangat logis tuntutan agar sektor pariwisata berkontribusi dalam pelestatrian budaya, yang kini kian membebani rakyat.

Disamping itu, sampai hari ini kesejahteraan masyarakat Bali tidak serta merta meningkat seiring dengan perkembangan pariwisata. Malah sebaliknya,masyarakat Bali makin terpinggirkan dan menjadi korban industri pariwisata, seperti di tunjukkan dengan kian banyaknya warga Bali bertransmigrasi. Tingginya animo warga Bali untuk transmigrasi karena hilangnya harapan hidup di pulaunya sendiri. Keadaan ini harus di hentikan. Melalui kampanye Berjuang Merebut Hak Bali, saya ingin mengajak semua komponen untuk tergerak dalam mendorong tata kelola baru dalam pembangunan Bali, sehingga tidak memarginalisasi orang Bali di pulaunya sendiri.

Keadaan inilah yang mendasari kenapa saya, dengan mendapat dukungan segenap Bendesa Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) dan kalangan LSM mengiinisiasi Forum Perjuangan Hak Bali (FPHB), yang di deklarasikan, Minggu, 12/2/2012 di Museum Bali, yang sampai saat ini sudah memasukkan draft usulan Revisi Undang Provinsi Bali. Perlu finalisasi usulan, dan sekaligus terintegrasi dengan usulan lain, seperti Otonomi Khusus (Otsus) dan sejenisnya. Suatu langkah awal dalam mewujudkan dalam mengurangi, atau bahkan meniadakan beban krama (Pepeson) dalam pelestarian adat dan budaya Bali.

resesf7(T). Bagaimana sikap pemerintah atas gagasan berikut usulan yang disampaikan ke pusat/Jakarta?

(J). Pemerintah sampai hari ini masih skeptis. Dengan alasan pemerintah karena perusahaan hotel-hotel di Bali neracanya terkonsolidasi di Jakarta dan NPWP-nya juga di Jakarta. Dengan sistem pemerintahan yang otonom, seharusnya hal itu tidak didaftarkan semuanya terkonsolidasi di pusat. Terlebih dengan adanya mafia pajak ala Gayus, dan sejenisnya, jelas sangat berbahaya. Sehingga, sudah saatnya didorong adanya desentralisasi fiskal!

Sehingga, baik dalam simakrama, Reses, ataupun Sosialisasi selaku anggota DPR RI disetiap kesempatan saya menyampaikan, seharusnya sistem keuangan juga mengikuti sistem politik. Pajak dipungut sesuai dengan tempat investasi itu berada.
Hal ini sudah kami bahas dalam rapat kerja dengan menteri keuangan dan sudah dimasukkan dalam rencana kerja program pemerintah. Celakanya, walaupun telah masuk namun tidak diinformasikan dari Menkeu ke Menbudpar.

Akibatnya, hingga saat ini baru mendapatkan respons, dengan dimasukkan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) pelestarian budaya Bali dan Rencana Kerja Pemerintah 2014-2019. Disamping itu, melalui UU Desa (UU No. 6/2014), dimana dalam beberapa pasalnya berpotensi adanya ‘pendinasan’ adat atau pekraman. Sementara, Pemerintah Provinsi justru mendistorsi perjuangan dengan mengkooptasi Desa Pekraman melalui peningkatan Bantuan Sosial (Bansos), atau usulan peningkatan jumlah anggaran ke Pusat.

(T). Langkah-langkah apa yang diperlukan dalam mencapai tujuan perjuangan merebut hak Bali tersebut?

(J). Untuk optimalitas pembiayaan pelestarian budaya dan kesejahteraan rakyat diperlukan dukungan dan tekanan publik luas. Upaya merebut hak Bali secara konseptual berkaitan dengan upaya ‘menimbang kembali’ usulan Otonomi khusus Bali, atau Usulan Daerah Istimewa Bali, dan setidaknya adanya revisi atas UU No. 64/1958 tentang Provinsi Bali. Dimana dalam usulan-usualan tersebut memasukkan klausul pelestarian adat dan budaya, yang kemudian dituangkan dalam RUU tentang Masyarakat yang saat ini sedang dibahas di DPR. Seraya memaparkan skenario perjuangan untuk itu ke depan, masa sidang DPR RI 2014-2019. (*)