Tolak Reklamasi, Dhamantra Tulis Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi

Home  »  Aktivitas Kami  »  Berita Tentang Kami  »  Tolak Reklamasi, Dhamantra Tulis Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi
Feb 2, 2016 No Comments ›› admin

Dhamantra27Denpasar – Polemik soal reklamasi Teluk Benoa, Bali, belum juga mereda. Aksi penolakan yang disuarakan oleh masyarakat kini justru semakin lantang.

Pada Jumat, 29 Januari 2016 lalu, misalnya, ribuan warga Bali dari berbagai elemen melakukan aksi turun ke jalan. Unjuk rasa ini sekaligus untuk mengawal pembahasan uji publik Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) reklamasi Teluk Benoa di Kantor Gubernur Bali.

Ribuan orang yang mengikuti aksi demonstrasi ini berasal dari desa-desa adat pesisir dekat lokasi reklamasi. Berbagai kalangan seniman juga ikut mendukung perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa. Aksi mereka berpusat di depan Kantor Gubernur Bali.

Penolakan juga disuarakan anggota DPR RI dari Bali, Nyoman Dhamantra. Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan menulis surat terbuka yang dialamatkan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Menurut Dhamantra, reklamasi Teluk Benoa lebih banyak efek negatif daripada positifnya bagi masyarakat.

“Problemnya mengapa Reklamasi Teluk Benoa ditolak keras, karena penimbunan areal, pembangunan kawasan hotel dan resort mewah justru memperburuk ketidakmerataan,” kata Dhamantra.

Berikut ini isi lengkap surat terbuka Nyoman Dhamantra kepada Presiden Jokowi:

Yth.
Presiden Republik Indonesia
H.Ir. Joko Widodo

Salam Sejahtera
Om Swastiastu,

Melalui surat ini hendak disampaikan kekhawatiran saya terkait masa depan Bali, khususnya bagaimana polemik Reklamasi Teluk Benoa yang kini mendera di masyarakat Bali. Sebagai seorang pelayan rakyat yang didaulat berbicara mewakili aspirasi masyarakat luas, saya diwajibkan menerangkan dengan sejujumya.

Soal pertama terkait dengan komisi yang saya geluti, yaitu berurusan dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dari pengamatan say4 dengan proposal reklamasi yang digulirkan selama tiga tahun ini, saya menganalisis bahwa proyek tersebut tidak serta-merta mengunfimgkan bagi masyarakat Bali.

Pasalnya pembangunan nasional seharusnya berakar pada amanat Undang-undang Dasar 1945 yang berorientasi pada penyejahteraan juga pemerataan rakyar. Problemnya mengapa Reklamasi Teluk Benoa ditolak keras, karena penimbunan areal, pembangunan kawasan hotel dan resort mewah justru memperburuk ketidakmerataan.

Jelas jika reklamasi dijalankan nasib nelayan tangkap dan penggiat usaha bahari di Teluk Benoa akan tergusur. Detilnya, sedikitnya 443 nelayan tangkap, 704 rumah tangga budidaya perikanan. tiga unit usaha pengolahan hasil perikanan, dan 120 orang penggiat usaha wisata bahari. Selain itu, data pihak pengembang daldm uji Analisis mengenai Dampak Lingkungan (fundat) disebut membutuhkan sekitar l53.S0l pekerja yang nantin$ra dapat menimbulkan kepadatan cukup buruk.

Bali Selatan khususnya Badung tengah mengalami kesesakan populasi yang tidak lagi kondusif. Problem penyerapan tenaga kerja luar dalam jumlah besar, tenfunya memiliki risiko tersendiri, salah satunya berpotensi menimbulkan benturan dengan masyarakat lokal di wilayah Bali Selatan.
Perlu ada cara pandang baru dalam melihat pertumbuhan ekonomi di Bali. Cala melakukan sensus tidak lagi memadai dengan tujuan melihat perturnbuhan ekonomi semat4 sebab, kejanggalan yang terjadi adalah perrumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan pemerataan.

Dengan begitu banyak pembangunan di Bali, juga pertumbuhan ekonomi yang cukup penting pada triwulan IV-2015 sebesar 6 57yo. Lantas mengapa pertumbuhan ini tidak paralel dengan pemerataan? Data BPS pada September 2015 menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Bali meningkat sampai 0.47 poin, atau mencapai 218.79 ribu orang (5 25%) Tandanya, pembangunan pemerintah belum menyasar pada pemerataan, dan eliminasi kesenjangan. Investasi reklamasi Teluk Benoa menurut saya akan semakin menyebabkan ketimpangan, dan memarjinalkan masyarakat kecil pesisir. Saya mendukung pembangunan Bali, tetapi pembangunan itu selayaknya mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan hanya menguntungkan sekelompok konglemarasi.

Masalah kedua berurusan dengan rusaknya lingkungan hidup. Teluk Benoa telah menjadi penyangga ekosistem, misalnya komponen yang akan terkena dampak diantaranya habitat dan populasi satwa liar yang ada di dalamnya. Kawasan Bakau Teluk Benoa memiliki keanekaragaman satwa burung yang cukup tinggi Diketahui, terdapat 43 jenis burung yang delapan diantaranya dinyatakan sebagai spesies dilindungi. Ekosistem Hutan Mangrove juga habitat bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan spesies lainnya. Dengan demikian, reklamasi akan memusnahkan keseimbangan yang telah tersusun di Teluk Benoa. Atas alasan itulah, Perpres No.45l2011 harus diberlakukan kembali menggantikan peraturan yang saat ini berlaku Perpres No.51/2014, agar di masa depan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi yang menopang berbagai bentuk kehidupan tetap terjaga.

Terlebih lagi, kecemasan saya menyangkut bencana ekologis yang dapat terjadi jika Teluk Benoa direklamasi. Alasanny a, 700 ha yang akan direklamasi mengganggu keberadaan Teluk Benoa sebagai tampungan air dalam jumlah besar dari lima Daerah Aliran Sungai (DAS). Dampak yang paling membahayakan, masyarakat di sekitar adalah munculnya Bencana Banjir Rob atau meluapnya air laut ke daratan pemukiman warga.

Keberatan yang paling signifikan terkait dengan persoalan adat; agama, dan kebudayaan
masyarakat Bali. Reklamasi Teluk Benoa akan mengusik akar ritual Hindu, khususnya tr,adisi pemujaan terhadap laut (Segara Kertih) Dalam agama Hindu Bali, simpul-simpul air dianggap sakral sebab merupakan sumber kehidupan. Menurut Keputusan lembaga pengayom umat Hindu tertinggi di Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat No.l1/Kep/PHDIP/1994 tentang kesucian Pura menyatakan campuhan (pertemuan sungai), pantai, dan laut diyakini memiliki kesucian.

Atas dasar itu, Pura dan tempat suci umumnya didirikan di kawasan tersebut. Ada beberapa titik-titik suci di kawasan Teluk Benoa, yang jika direklamasi akan mengganggu akses masyarakat untuk melakukan ritual. Pemeluk agamaHindu diajarkan untuk mencintai alam, kekuatan para dewata dimanifestasikan ke dalam fenomena alam. Laut adalah kekuatan Sang Hyang Varuna, sehingga menimbun lautan merupakan sesuatu yang terlarang di dalam ajaran Hindu. Di dalam ritual Melasti (penyucian) dan juga Ngaben, lautan merupakan penopang spiritualitas masyarakat Hindu Bali.

Ketika anggota keluarga, orang tua maupun kerabat yang kita cintai meninggal dan dikremasi, abu mereka ditebarkan di laut. Laut adalah persemayaman pa-ra leluhur kami. Menimbun, membangun, mengubah alam secara ekstrem merupakan perilaku yang serakah (Lobha) yang merupakan jalan keburukan (Adharma) yang akan mengakibatkan disharmonisasi hubungan manusia dengan dunianya.

Aksi penolakan massa terhadap reklamasi dan pengerukan pasir yang terladi di Lombok (28 Januari 2016) juga di Denpasar, Bali (29 Januari 2016) sudah berkulminasi sedemikian rupa. Bagi sebagian besar masyarakat Bali, perlawanan ini adalah sesuatu yang personal. Sudah 11 Desa Adat yang secara tegas menolak reklamasi dan menerbitkan surat secara resmi, suara mereka mencerminkan bagaimana terhimpitnya masyarakat lokal jika proyek reklamasi ini diteruskan.

Saya berharap ada keberpihakan kepada masyarakat sehingga mencegah dari kemungkinan konflik-konflik horizontal. Kearifan Bapak Presiden dalam menimbang persoalan ini akan sangat monumental bagi masa depan Bali yang tentram, sejahtera dan damai. Demikian surat ini dituliskan dengan kerendahan hati dan permohonan agar Bapak Presiden R.I mencabut Peraturan Presiden No. 51 tahun 2014, dan berkenan mengembalikan status Teluk Benoa sebagai wilayah alamdan budaya.

Terima Kasih,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Kenyeri, Denpasar, Bali, 30 Januari 2016

Nyoman Dhamantra| Anggota Komisi VI DPR RI

 


Leave a Reply